TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KELURAHAN MANGGIS KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo)

Nanang Al Hidayat, Asrai Maros

Sari


Fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di antaranya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur IMB, kebanyakan masyarakat yang belum memiliki IMB tetapi sudah membangun, kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, pentingnya pelayanan, pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang ada untuk berjalannya proses pelaksanaan IMB sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa data deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dan Seluruh PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Sedangkan Unit analisis dalam Penelitian ini berjumlah 13 orang teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah menerapkan pelaksanaan pemberian IMB berdasarkan pada prosedur teknis yang telah ditetapkan, dikarenakan kendala-kendala yang ada maka Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan maksimal. Namun untuk mengatasi kendala tersebut maka Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bungo telah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan tata kelola, pengawasan dan pengendalian, Pemerintaah yang baik berorientasi pada Pelayanan Publik, melakukan pembinaan SDM dalam bekerja sama untuk pembangunan yang berbasis lingkungan, dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yang tentunya mendukung berjalannya Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara efisien.



Kata Kunci


Tinjauan, Pelaksanaan, IMB

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku-Buku:

Adrian Sutedi, (2010) Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Edi Suharto, (2014) Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Faried Ali & Andi Syamsu, (2012) Studi Kebijakan Pemerintah, Bandung. Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, (2011) Metodologi Penelitian Sosial,

Bumi Aksara, Jakarta.

Inu Kencana Syafiie, (2010) Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta. Poltak Sinambela, (2014) Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta. Moleong. Lexy J. (1996) Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.Bandung. Mulyono Sadyohutomo, (2008) MRCP, Manajemen Kota dan Wilayah, Bumi Aksara,

Jakarta.

Otto Soemarwoto, (1994) Analisis Dampak Lingkungan, Cet. 6, Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta Bandung.

Suprapto, (2013) Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pngetahuan Sosial, CAPS, Yogyakarta.

Supriadi, (2005) Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

Peraturan Pemerintah RI No 36 Tahun 2005 tentang Fungsi Bangunan Gedung. Peraturan Bupati Bungo No 35 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 19 Tahun 2008 tentang Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 05 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo. No 9 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bungo.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Gitamedia Press, edisi terbaru. Jakarta, 2004.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.