Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin)

Nanang Al Hidayat, Asrai Maros

Sari


Penelitian dilakukan melalui pendekatan Kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian? ?menunjukan guna menghindari perselisihan baik pengusaha maupun pekerja harus menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan undang-undang dan Perjanjian Kerja yang berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara mediasi dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah dan mufakat serta memberikan saran berupa anjuran dan risalah. Beberapa faktor pendorong dalam penyelesaian ini adalah adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedua pihak yang masih mengedepankan emosinya.

Kata Kunci


Pemerintah Daerah, penyelesaian, perselisihan hubungan industrial

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku-buku

Abdul Hakim, (2003). Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakhti.

Danang Sunyoto, (2014). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Indsutrial,Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Inu Syafiie Kencsana, (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonenesia (SANRI), Jakarta, PT Bumi Aksara, cetakan pertama.

Mujja Rahardjo, (2012). Mafaat Kajian Pustaka Dalam Penelitian.

Sumanto, (2014). Hubungan Industrial Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kempantingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global, Yogyakarta CAPS (Center Of Academic Publishing Servisce).

Soejono Wiwoho, (1991). Perjanjian Kerja ,Jakarta PT.Rineka Cipta.

Sugiyono, (2014). Memahami Penelitian Kulaitatif, Bandung CV. Alfabeta.

Data di Dinas Sosnakertrans di Kabupaten Merangin, Rencana Strategis (Restra)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.